Pejabat tanpa Etika

Suatu pagi bincang pagi salah satu TV menyajikan pembicaraan mengenai pembayaran denda untuk membebaskan salah satu TKI yang divonis mati di luar negeri, seorang pejabat dari kementerian luar negeri menyatakan, negara tidak akan membayar denda untuk pelaku kriminal. Alasan pejabat ini mengeluarkan komentar tersebut, ialah pernyataan dan fakta hukum bahwa pelaku pembunuhan tersebut mengakui pembunuhan dan pencurian.

Beberapa hari lalu, pelaku kriminal lain dari negara tetangga, memperoleh, grasi, remisi, dan bahkan pembebasan bersyarat. Apa yang ditunjukkan dari dua contoh peristiwa tersebut? Diplomasi dan usaha keras negara dalam membela dan melindungi warga negara.

Diplomat kita malah memberikan pertanyaan yang sangat melukai anak negerinya, padahal dia dibayar secara tidak langsung adalah dari  keringat dan darah TKI tersebut. Bukannya berusaha dengan keras untuk membantu paling tidak mengusahakan keringanan. Kalau Australia dapat berbuat banyak mengapa kita tidak?

Melihat cara berbicara yang hanya berisi pertahanan diri, menunjukkan bukti masa lalu,  dan berlindung di balik fakta hukum, tidak ada empati dan simpati pada keluarga, apalagi terpidana, dapat dipastikan tidak akan mampu berdiplomasi di depan diplomat asing.

Apa yang terjadi?

Kemampuan diplomasi yang perlu ditingkatkan. Sikap inlander, yang melekat kuat nyata diperlihatkan kalau melihat bule masih memuja lihat perfilman, model Indonesia begitu memuja bule, kebanggaan menggunakan bahasa asing yang disisipkan dalam bahasa Indonesia, menghadapi negara tertentu dengan takut-takut karena berkaitan dengan keimanan. Iman dengan negara sebenarnya jauh berbeda, ini perlu perubahan paradigma berpikir bangsa ini.

Keterberpihakan dan pilihan masih sebatas materi, kemanusiaan menjadi impian dan masih perlu perjuangan. Selalu yang dibicarakan adalah uang atau materinya, bukan bagaimana keluarga yang kehilangan anak, orangtua, saudara, dan anggota keluarganya.

Kebiasaan pejabat negara yang mencari kambing hitam, dan membenarkan diri. Tidak pernah ada warga negara yang salah, yang salah adalah sistem. Sistem yang korup, tidak bertanggung jawab masih dominan. Ironisnya mereka inilah yang di depan kalau ada prestasi atau ada kebanggaan yang ditorehkan oleh salah satu warganya. Ketika menderita entah kemana, ketika sukses ada di depan. Mental seperti ini sudah harus dibuang jauh-jauh.

Pendidikan  yang memprihatinkan. Pendidikan dijejali dengan pengertian-pengertian, dan hafalan semata, bukan berciri solutif, hasil yang diperoleh adalah lari dari tanggung jawab dan mencari kambing hitam, karena lepas dari hafalannya.